Medan-Mediadelegasi: Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Prof. Dr. Sihol Situngkir mengingatkan warga pemilik tanah di kawasan pinggiran Danau Toba agar tidak tergiur untuk menjual lahan meski ditawar dengan harga relatif tinggi.
“Saya selaku putra daerah asal Samosir merasa ikut terpanggil untuk mengingatkan masyarakat di sekitar pinggiran Danau Toba agar tidak menjual lahan tanah mereka karena tergiur dengan harga yang cukup tinggi,” katanya di Medan, Selasa (13/12).
Sihol mengungkapkan hal itu dalam acara Dialog Interaktif “HorasMedan” bertema ‘Nusantara Pemersatu Keberagaman’ yang digelar Mediadelegasi Medan dalam rangka memperingati Hari Nusantar Tahun 2022.
Dalam dialog interaktif ini juga menghadirkan narasumber Ketua Batakologi Universitas HKBP Nommensen Medan Manguji Nababan, SS dengan pemandu acara Redaktur Pelaksana Mediadelegasi Maruli Agus Salim.
Lebih jauh Sihol mengungkapkan kekhawatirannya jika warga di pinggiran Danau Toba tanpa pertimbangan pemikiran jangka panjang akhirnya menjual lahan hanya karena tergiur harga tinggi.
“Saya khawatir terhadap warga lokal yang menjual lahan tanahnya hanya karena tergiur harga tinggi, suatu saat akan menjadi penonton saja, tidak bisa menjadi tuan rumah di kampung sendiri,” ujarnya.
Diakuinya, lahan tanah yang berlokasi di pinggiran danau terbesar di Asia Tenggara itu sejak beberapa tahun terakhir semakin banyak dilirik oleh para investor untuk dijadikan lokasi hotel dan berbagai bidang jasa kepariwisataan lainnya.
Para calon investor, menurut ekonomi ini, wajar saja tertarik untuk menanamkan modal terutama sejak Pemerintah pusat menetapkan Danau Toba sebagai salah satu KSPN di Indonesia.
Menurut mantan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara itu, solusi tepat saat ini yang perlu dilakukan oleh warga pemilik lahan di kawasan pinggiran Danau Toba khusunya mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial adalah menawarkan kerja sama melalui skema built operate trasfer (BOT).
Melalui skema BOT, Sihol memastikan warga lokal tidak akan kehilangan lahan tanah miliknya karena posisi investor dalam perjanjian kerja sama tersebut hanya sebagai penyewa dalam waktu tertentu, misalnya 20 atau 30 tahun.
“Jadi, jangan sampai salah mengartikan bahwa ada penjualan aset dalam perjanjian penggunaan dan pengelolaan lahan tanah melalui skema BOT,” ujar dia.
Manfaat yang diperoleh pihak pemilik lahan dari kesepakatan yang tertuang dalam skema BOT ini selain mendapatkan sejumlah dana, juga berhak memiliki seluruh bangunan di atas lahan itu pada saat kontrak kerja sama berakhir.
“Dana yang diterima pemilik lahan dari kesepakatan kerja sama itu tentunya bisa dijadikan modal awal untuk berbagai kegiatan produktif, seperti mengembangkan usaha di bidang pertanian,” tambahnya.D|Red-04
