Samosir-Mediadelegasi: Sektor pengadaan barang dan jasa apalagi dipemerintah kabupaten itu masih rawan dari perilaku korupsi, sehingga MCP ( monitoring centre for prevention-red) bagian pencegahan korupsi, jadi prioritas, agar betul betul bisa memperkuat bukan hanya mekanisme dan prosedur tetapi juga komitmen.
Hal ini disampaikan ketua tim satuan tugas wilayah l direktorat l koordinasi dan supervisi KPK, Maruli Tua Manurung, pada wartawan disela kegiatan rapat antara KPK dengan unsur pimpinan di Kabupaten Samosir, di gedung Kantor Bupati Jalan Rianiate, Kecamatan Pangururan. Senin (11/10).
“Kami fokus bagaimana agar pemkab Samosir untuk terus memperkuat sistem pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa,” ujar Maruli tua, sembari menegaskan kalua secara lembaga, KPK lebih prioritas dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi ditingkat di daerah pemerintah kabupaten.
“Jadi menurut KPK, sektor pengadaan barang dan jasa apalagi dipemerintah kabupaten itu masih yang paling rawan, sehingga MCP ( monitoring centre for prevention-red) bagian pencegahan korupsi kami prioritaskan, agar betul betul bisa memperkuat bukan hanya mekanisme dan prosedur tetapi juga komitmen,” bebernya.
Terkait tentang dugaan persekongkolan
tender di Unit Pelayanan Barang dan Jasa di Kabupaten Samosir yang saat ini sedang viral, KPK sedang mempelajari informasinya lebih lengkap.”Kalau seperti itu, kami harus paham dulu persisnya apa, kami harus baca juga supaya lengkap informasinya seperti apa, juga proses dikepolisian sudah sejauh mana. Kalau ada informasi dari masyarakat boleh juga dishare,” ungkap Maruli tua.
D|Sam-59
