Paket Proyek Tiga Tahun Anggaran Jadi Satu

Paket Proyek Tiga Tahun Anggaran Jadi Satu
Ilustrasi. Foto: D|Ist

Medan-Mediadelegasi: Kalangan pengusaha konstruksi mempertanyakan terobosan dilakukan Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Sumut yang menjadikan paket proyek tiga tahun menjadi satu.

“Terobosan BMBK Sumut itu jelas menuai protes. Sebab paket pekerjaan dari Dinas BMBK Sumut yang menjadi harapan dan peluang pekerjaan bagi sekian banyak pengusaha konstruksi di Sumut dari tiga tahun anggaran menjadi satu dan sudah barang tentu hanya memberikan ruang kepada satu perusahaan pemenang,” beber Erikson Tobing, salah seorang pengusaha konstruksi di Sumut, kepada Mediadelegasi, Kamis (21/4).

Menurutnya, sikap pihak Dinas BMBK Sumut ini jangan sampai ditiru oleh propinsi lain di Indonesia. “Pakai akal sehat saja, Apa masuk akal sehat paket proyek tiga tahun anggaran disatupaketkan,” katanya.

Bacaan Lainnya

BACA JUGA: Proyek Harus Pro-Rakyat, Bukan ‘Ngotot’ Paket Tunggal

Erikson mengatakan, akibat terobosan mencengangkan itu, hanya BUMN Waskita Karya pemenangnya dengan penawaran 97 persen lebih dari Rp2,7 Triliun pagu anggaran. “PT Waskita Karya menawar dengan Rp2.624 miliar. Cukup fantastis, Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ada di daerah Sumut ini akhirnya tidak mendapat kesempatan berkompetisi secara sehat di setiap tahun anggaran,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, BUJK2 di Sumut ini juga adalah pembayar pajak dan juga pemilik perijinan resmi yang membayar mahal untuk mendapatkannya. “Belum lagi, perusahaan yang harus membayar gaji dari begitu banyak orang yg bekerja di Industri dan Jasa Konstruksi ini,” ujarnya.

Berbeda dengan para BUMN Karya, selalu menerima modal tambahan dari Negara setiap kali kurang Modal dan dalam pengerjaan proyek justru hanya menjadikan para perusahaan di daerah-daerah sebagai sub kontrak.

Mirisnya lagi, ungkap Erikson Tobing, yang menentukan untung dan kapan pembayarannya adalah BUMN Karya sebagai perusahaan yang mendapatkan kesempatan mega proyek dari pemerintah.

Erikson juga mengriritisi kebijakan Pemerintah dalam langkah pembinaan pengusaha lokal, sehingga berpeluang menjadi besar seperti BUMN Karya.

Menurutnya, terlalu banyak BUMN dan juga anak cucu perusahaan BUMN ini yang bersaing dengan kurang adil di daerah Sumut.

Dia mencontohkan PT PLN (Persero), induknya ada Indonesian Power Anaknya, cucunya Cogindo,  ada juga Rekadaya, Helyora. “Menuntut fungsi pembinaan dari BMBK bagi Pengusaha Konstruksi di Sumut ini,” katanya.

Kalau Kota Medan, katanya, dia melihat sudah mulai terasa pembinaan dari Wali Kota dalam bidang konstruksi. “Jalan-jalan dan drainase sudah mulai nampak dirapikan. Pembinaan pengusaha konstruksi sudah mulai terasa. Asalkan kita jujur dan adil saja, pasti penilaian semua orang pun sama. Ingat, proses tidak pernah mengkhianati hasil,” katanya. D|Red