Pengamat: Sekber Gerindra-PKB Masih Sebatas “Cek Ombak”

Pengamat: Sekber Gerindra-PKB Masih Sebatas "Cek Ombak"
Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Dr Faisal Riza, MA. Foto: Amirsyam

Medan-Mediadelegasi: Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UIN SU Dr Faisal Riza, MA, menyebut pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB oleh Prabowo dan Muhaimin di Jakarta, Senin (23/1) masih sebatas mengenalkan popularitas ke khalayak umum atau “cek ombak”.

“Ini sekadar cek ombak sambil mengukur kekuatan masing-masing partai politik dan ini penting untuk lebih mengintensifkan komunikasi antara Prabowo dengan Muhaimin,” katanya di Medan, Selasa (24/1).

Dia menilai, pembentukan Sekber Gerindra-PKB sebagai bentuk penjajakan komunikasi antara kedua partai politik (parpol) dan dalam konteks politik hal ini biasa dan normatif dilakukan.

Bacaan Lainnya

Namun, kata dia, ketika kedua parpol sepakat menuju ke arah lebih serius tentu harus ada pola komunikasi yang lebih intensif dan efektif dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dalam konteks pembentukan Sekber, menurutnya, kesepakatan baru sebatas untuk mengefektifkan konsolidasi internal dan puncaknya mengerucut pada deklarasi capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres tahun 2024.

“Sekber ini kan sifatnya konsolidasi internal dan puncaknya deklarasi, inilah kejutan yang ditunggu publik,” ucap akademisi yang membidangi politik Islam itu.

Sebab, lanjut Faisal, untuk mengusung capres, selain memiliki elektabilitas dan kinerja bagus, juga harus mempertimbangkan dukungan parpol atau koalisi parpol dengan total keterwakilan kursi di DPR RI minimal 20 persen atau sebanyak 115 kursi.

Lebih lanjut ia memperkirakan pascaperesmian Sekber Gerindra-PKB atmosfer politik akan mulai menggeliat kearah yang lebih intensif lagi.

Kongkretnya, menurut alumni UIN Yogyakarta ini, tidak tertutup kemungkinan di Sekber Gerindra-PKB akan ikut bergabung parpol-parpol lain untuk menentukan format koalisi yang selanjutnya mengerucut pada penetapan capres-cawapres.

Meskipun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru dilaksanakan pada 14 Februari 2024, katanya, sejumlah nama telah dideklarasikan oleh beberapa relawan untuk maju ke pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Beberapa nama yang mencuat juga cukup beragam, mulai dari kalangan partai politik, ketua lembaga legislatif, kepala daerah hingga menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dari berbagai analisis survei yang dilakukan lembaga survei nasional, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Prabowo Soebianto dan Anies Baswedan hingga saat ini masih menempati posisi teratas.

Dari hasil survei sementara tersebut, sebut dia, hal ini bisa menjadi pertimbangan objektif bagi parpol-parpol untuk mengusung Ganjar atau Anis Baswedan yang sudah mendapatkan rekomendasi melalui NasDem.

“Skema pasangan cawapres juga perlu dipertimbangkan dan nama capres itu dilihat siapa pasangannya, jangan sampai blunder,” tuturnya.

Hal lain yang lebih menarik dicermati, menurut peneliti sosiologi politik ini, yakni munculnya nama calon kuda hitam diluar nama-nama yang beredar saat ini, sehingga geliat politik bakal semakin menarik.

Pada Pilpres 2024, ia memprediksi paling tidak ada empat pasangan capres dan cawapres yang akan ikut dalam pesta demokrasi tersebut.

Prediksi tersebut, ujar Faisal, mengingat penyebaran kekuatan parpol dalam rangka menghadapi Pilpres 2024 sangat tinggi, termasuk PDI Perjuangan punya peluang besar untuk mencalonkan tanpa harus berkoalisi. D|Med-AS