Otoritas Dewas KPK, Mata Terbelalak Melihat Pemecatan

oleh -68 views
Otoritas Dewas KPK, Mata Terbelalak Melihat Pemecatan
Gedung KPK. Foto: D|Ist

KASUS Operasi Tangkap Tangan (OTT) Walikota (Non Aktif) Tanjungbalai, Sumatera Utara M Syahrial oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat mata bangsa terbelalak. Bagaimana tidak, dalam pertimbangan putusan sidang etik KPK, Senin 31 Mei 2021, menyatakan Stepanus Robin Pattuju (SRP) alias Robin, bersalah melanggar etik dan berujung pemecatan dari posisinya sebagai penyidik KPK. Konsentrasi publik pun tak lekang, menyusul pembebastugasan 75 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pakar bilang, UU KPK melemahkan lembaga.

Wal hasil konsentrasi menengok ‘hiruk pikuk’ di KPK kian tajam. Menyusul terkuaknya segunung rupiah yang berhasil dikaut tersangka SRP dari berbagai proses perkara yang ditangani Komisi anti rasuah itu. Sejumlah aktifis, pengamat, pakar, tokoh bahkan guru besar menyuarakan pentingnya memahami UU RI Nomor 19 Tahun 2019, tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002, tentang KPK.

Kalangan ini menilai, banyak celah dalam UU No 19 Tahun 2019 itu yang berpotensi melemahkan peranan KPK. Permohonan uji materi terhadap UU itu pun didaftar ke Mahkamah Konstitusi. Orang lama di KPK pun mengajukan gugatan adalah Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang.

Dukungan dan desakan mengalir deras. Termasuk 51 Profesor meminta MK mengabulkan Permohonan Uji Materi UU KPK. Namun, putusan MK di luar harapan. Awal Mei lalu, MK memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019.

No More Posts Available.

No more pages to load.