Turut menandatangani nota kesepahaman tersebut Pejabat Sementara Walikota Medan Arief Sudarto Trinugroho, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar, dan Asisten II Pemko Binjai Dahnial Reza. Disaksikan Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina dan Kepala Dinas Perhubungan Sumut Abdul Haris Lubis.
Adapun isi nota kesepahaman tersebut antaralain mendukung kebijakan dalam penanganan emisi mobilitas perkotaan untuk mewujudkan transportasi rendah karbon yang berkelanjutan di Kawasan Mebidangro. Mewujudkan akses yang aman ke sistem transportasi massal, rendah karbon, selamat, bersih, handal dan terjangkau sebagai salahsatu kebutuhan dasar di kawasan.
Kemudian, memprioritaskan sistem mobilitas perkotaan berkelanjutan di Kawasan Mebidangro yang mengintegrasikan transportasi publik, pengguna sepeda, pejalan kaki dan solusi rendah karbon dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan alokasi anggaran publik.
Selanjutnya, memperkuat perencanaan dan implementasi mobilitas perkotaan yang partisipatif melalui koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta melakukan penyelarasan dan pengintegrasian program kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah untuk mewujudkan sistem transportasi massal rendah karbon yang berkelanjutan di kawasan Mebidangro.
Penyusunan SUMP di kawasan Mebidangro dilakukan melalui kerjasama dengan Agence Francaise de Development (AFD) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). AFD juga telah menyiapkan sebuah perusahaan Prancis Egis Rail untuk mempersiapkan dokumen SUMP tersebut.
