Meski Kalangan Buruh Menolak, DPR Sahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja

oleh -61 views
Meski Kalangan Buruh Menolak, DPR Sahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Ilustrasi|antaranews.com

MESKI kalangan buruh menolak sejumlah item, DPR RI akhirnya mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Wakil Ketua DPR RI Azis dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10), mengetuk palu. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021.

Dilansir Kumparan, Senin (5/10), poin-poin yang ditolak buruh, pertama, RUU Cipta Kerja menghapus upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Sedangkan KSPI menilai UMK tidak perlu diberikan syarat karena nilai UMK yang ditetapkan di setiap kota/kabupaten berbeda-beda. Seharusnya, kata buruh, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional.

Kedua, pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, dimana 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang menyatakan tidak ada batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup.