Menag Jatuhkan Sanksi Tegas Kepada Prof Syahrin Harahap

oleh -4,036 views
Menag Jatuhkan Sanksi Tegas Kepada Prof Syahrin Harahap
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Foto: Ist

Medan-Mediadelegasi: Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjatuhkan sanksi tegas berupa hukuman disiplin (hukdis) kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Prof. Dr.Syahrin Harahap.

“Hukuman disiplin yang diberikan berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 Bulan,” kata Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie di Jakarta, Sabtu (24/9), seperti dikutip mediadelegasi dari situs resmi kemenag.go.id.

Sanksi tegas yang dijatuhkan kepada Syahrin Harahap, lanjut dia, mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta didasarkan hasil sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian tingkat 1, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2021 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian.

BACA JUGA: Sebaiknya Plt Rektor UINSU dari Jakarta

Surat Keputusan tentang hukuman disiplin tersebut telah diserahkan kepada Syahrin Harahap pada 21 September 2022.

Atas keputusan ini, lanjut Anna, Syahrin Harahap masih memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Kemenag dalam hal ini Menteri Agama.

BACA JUGA:  Boru Harahap Mendadak Populer

Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

“Ada waktu 14 hari bagi Pak Syahrin Harahap untuk menyampaikan upaya administratif,” paparnya.

Dikatakan Anna, jika Syahrin Harahap tidak mengajukan upaya administratif dalam rentang waktu yang telah ditentukan atau mengajukan namun ditolak, maka hukuman disiplin yang dijatuhkan berlaku efektif pada hari ke-15.

Selanjutnya, jika hukuman disiplin telah berlaku efektif, maka jabatan Syahrin Harahap turun satu tingkat menjadi Lektor Kepala.

Jika Lektor Kepala, maka Syahrin otomatis tidak memenuhi syarat sebagai rektor UINSU.

“Jika sudah tidak memenuhi syarat, maka Menag bisa menonaktifkan Pak Syahrin dari jabatannya sebagai rektor,” tegas Anna.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMA No 17 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

BACA JUGA:  Bah…!! Cerita ISIS di Balik Kritisi Rektor UIN Sumut, Syahrin Membisu

Disebutkan, Pasal 11 ayat 2 PMA Nomor 68 memberi kewenangan kepada Menag untuk memberhentikan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atau PTKN.

Alasan Rektor/Ketua PTKN dapat diberhentikan dari jabatan, diatur dalam pasal 11 ayat 1, yaitu telah berakhir masa jabatannya, pengunduran diri atas permintaan sendiri, diangkat dalam jabatan lain dan melakukan tindakan tercela, sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Alasan lain, yakni dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara, cuti di luar tanggungan negara, dan atau meninggal dunia.

“Kemenag tentu tidak akan sewenang-wenang. Semua keputusan didasarkan pada regulasi,” tambahnya. D|Red-04/rel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.