Kontraktor Mall Pelayanan Publik Humbahas Dikenai Denda

oleh -313 views
Kontraktor Mall Pelayanan Publik Humbahas Diwajibkan Bayar Denda
Kondisi fisik bangunan Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di Jalan Merdeka, Kelurahan Dolok Sanggul. Foto: B. Nababan

Humbahas-Mediadelegasi: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) mewajibkan PT Bina Karya Sejati selaku kontraktor pelaksana pembangunan mall pelayanan publik (MPP) dikenai sanksi berupa wajib membayar denda, karena tidak mampu menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak.

“Sampai saat ini pihak PT Bina Karya Sejati belum melakukan pembayaran terhadap denda atas keterlambatan dari pembangunan MPP,” kata Sekretaris BPKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Martogi kepada mediadelegasi.id, di Dolok Sanggul, Jumat (13/1).

Disebutkan, PT Bina Karya Sejati ini terpilih sebagai pemenang tender atas proyek mall pelayanan publik dengan nilai kontrak Rp6.361.026.874,73 dari pagu Rp7.999.996.700,00.

Perusahaan swasta itu selanjutnya ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana proyek dengan menggunakan dana dari APBD Humbahas tahun 2022 dan disepakati rampung 100 persen paling lambat 31 Desember 2022.

Namun sampai batas waktu yang ditetapkan, PT Bina Karya Sejati ternyata gagal menuntaskan pengerjaan proyek tersebut, sehingga diwajibkan membayar denda atau penalti keterlambatan.

Berdasarkan cacatan sementara BPKPD Humbahas, lanjut Martogi, besaran denda yang wajib disetor oleh PT Bina Karya Sejati ke kas daerah setempat sebesar Rp5.661.313,92 per hari.

Meski demikian, kata dia, dana penalti keterlambatan tersebut bisa disetorkan selesai pekerjaan, sesuai perubahaan kontrak.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Humbahas Boiman Tambunan, membenarkan bahwa PT Bina Karya Sejati selaku kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan proyek mall pelayanan publik sesuai dengan kontrak yang disepakati, yakni terhitung mulai 25 Agustus sampai dengan 31 Desember 2022.

Terkait dengan keterlambatan pengerjaan proyek tersebut, pihaknya memperkirakan PT Bina Karya Sejati baru akan membayar denda setelah dinyatakan mall pelayanan publik benar-benar telah selesai dikerjakan.

“Denda dibayarkan setelah mall pelayanan publik selesai dikerjakan,” ujar dia tanpa menyebutkan prosentase progres proyek itu. D|Has-100

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.