Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Instansi Lintas Kementerian yang Berkantor di Medan

instansi lintas kementerian
Anggota DPRD Sumut Ir Parlaungan Simangunsong MSi dan jurnalis senior di Sumut, Relieve Sane Pasaribu SS dan Maruli Siregar, membahasl Instansi Lintas Kementerian berkantor di Medan.(ist)

Medan-Mediadelegasi: Instansi lintas kementerian yang banyak berkantor di Medan banyak yang tidak diketahui masyarakat apa fungsi dan kinerjanya. Pejabat kantor terkait itu menutup diri terhadap pers sehingga tidak tidak pernah terdengar apa saja kegiatannya selama ini, termasuk kantor perusahaan BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur di wilayah Sumut.

Pengamatan wartawan selama ini, banyak kantor instansi ataupun UPT (unit pelaksana teknis) jajaran kementerian yang ada di Kota Medan itu terkesan sepi dari hiruk-pikuk seperti jajaran Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Balai Perkeretaapian hingga Kementerian Tenaga Kerja. Ketertutupan itu juga menyebabkan jajaran instansi itu tidak bisa diawasi kalangan legislatif Medan maupun Sumut.

Pertanyaan sama juga diungkapkan Anggota DPRD Sumut Ir Parlaungan Simangunsong MSi dan jurnalis senior di Sumut, Relieve Sane Pasaribu SS dan Maruli Siregar kepada Mediadelegasi.id secara terpisah pada, Selasa (1/2/2022). Ketiganya berharap kedatangan Presiden Joko Widodo ke Sumatera Utara jadi momen menyalurkan informasi agar rombongan instansi lintas kementerian yang menyertainya bisa memerhatikan hal itu sebagai bahan evaluasi dan teguran kepada pimpinan masing-masing instansi itu.

Bacaan Lainnya

“Kita berharap Presiden Joko Widodo untuk menertibkan instansi pemerintah pusat yang tidak memberi manfaat, demi efisiensi keuangan negara untuk membiayai operasional dan gaji aparatur sipil negara (ASN),” kata Parlaungan.

Menurut politisi Partai Demokrat Sumut itu, bukan hanya jurnalis, bahkan banyak anggota legislatif baik di DPRD Medan dan DPRD Sumut tidak tahu-menahu apa saja yang dikerjakan instansi-instansi pusat itu di Sumut terutama di Medan.

Sementara itu menurut Relieve Sane Pasaribu, ada belasan instansi lintas kementerian yang berkantor di Medan antara lain instansi jajaran Kementerian Perindustrian di Jalan Iskandar Muda bersebelahan dengan Kantor Disdukcapil Medan dan di Jalan Sisingamangaraja Medan persis di seberang Taman Makan Pahlawan. Kemudian Kantor Balai Metrologi di Jalan STM Medan yang merupakan jajaran Kementerian Perdagangan. Instansi lainnya adalah BPTD di Kemenhub, BWSS-II di Kemen PU PR termasuk BBPJN, BP2JK, BPPW dan BPTR. Selanjutnya instansi BKSDA di bawah Kemen-LHK, Balai BPTKI dan Balai Latihan Kerja jajaran Kemenaker, dan lainnya.

Terkhusus, politisi Demokrat Sumut itu juga menyoroti keberadaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara. Kantor instansi vertikal Kementerian PUPR itu berkantor di Jalan Bahagia By Pass Medan. Selama ini banyak yang tidak tahu apa tupoksi kantor instansi tersebut sehingga akibatnya legislatif sulit untuk kordinasi apabila ada persoalan yang dialami warga Sumut sebagai dampak pekerjaan mereka.

“Bagaimana kita bisa kordinasi dengan instansi-instansi itu tentang kinerja mereka di daerah ini. Kita ingin tau apa programnya dan jangan sampai ada tumpang tindih dengan program Pemda,” ujar Parlaungan.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara itu lanjut Parlaungan belakangan diketahui sebagi instansi yang mengelola anggaran kegiatan penggalian yang merusak jalan-jalan di Medan untuk proyek pembangunan jaringan pipa sanitasi dan sistem penyediaan air minum di Kota Medan selama beberapa tahun ini. Namun, selama itu pula anggota DPRD yang membidangi pembangunan tidak pernah diajak untuk sosialisasi tentang program-programnya.

“Selama ini kita kelimpungan mencari tahu siapa pejabat yang bisa diajak kordinasi untuk menyampaikan keluhan masyarakat akibat banyaknya pengorekan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan banyak debu di Kota Medan. Baru-baru ini kita baru tahu bahwa kantornya berada di Jalan Bahagia By Pass. Ternyata sangat dekat dengan kediaman kita. Soalnya nama kantor itu tidak nampak dari jalan ketika kita melintas,” ujar Parlaungan.

Contoh lain, pembangunan dermaga di Muara, Kabupaten Taput yang ramai diberitakan di koran, baru belakangan diketahui anggarannya dikelola Balai Transportasi Darat, Kementerian Perhubungan. Selama tidak ada berita sengketa lelang proyek, menurut Parlaungan, pihaknya pun mengira selama ini bahwa yang menangani proyek itu adalah Kementerian PUPR.

“Mungkin masyarakat Sumut terutama kalangan legislatif hanya tahu tentang tupoksi dan kinerja Balai Besar Pengembangan Jalan Nasional (BBPJN) maupun Balai Wilayah Sungai (BWS). Kedua instansi di bawah Kementerian PUPR itu cukup sering kordinasi dengan Pemda maupun legislatif terutama menyangkut penanganan banjir akibat luapan sungai. Selebihnya belasan kantor instansi lintas kementerian yang ada di Medan seperti bekerja secara diam-diam, atau mungkin mereka tidak kerja. Kita berharap pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja jajarannya masing-masing. Bila perlu hapus aja kantor-kantor yang tidak jelas fungsinya supaya jangan membebani keuangan negara,” tegas dia.(D|Red)