Gubernur: Angka Prevalensi Stunting di Sumut Turun

Gubernur: Angka Prevalensi Stunting di Sumut Turun
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Kadis Kesehatan Alwi Mujahit (kanan), melaporkan perkembangan penanganan stunting kepada Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, melalui zoom meeting, di rumah dinas gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Selasa (7/3). Foto: Diskominfo SU

Medan-Mediadelegasi: Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyebut berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka prevalensi stunting di Sumut turun dari 25,8 persen pada tahun 2021 menjadi 21,1 persen hingga 2022.

“Meskipun secara persentase terjadi penurunan, namun kami menargetkan angka prevalensi stunting di Sumut dapat terus menurun hingga menyentuh angka 14 persen,” katanya di Medan, Selasa (7/3).

Gubernur menyampaikan perkembangan penanganan stunting di Sumut dalam acara telekonferensi dengan Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Muhadjir Effendy.

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut Edy memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah mengambil sejumlah langkah dalam hal penanganan stunting secara massif sejak beberapa tahun terakhir.

Langkah-langkah itu diantaranya melakukan berbagi upaya penguatan kegiatan dan pemberian asupan makanan bergizi hingga program bantuan lainnya.

Bahkan, lanjutnya, Pemprov Sumut berupaya melibatkan bantuan berbagai pihak seperti keberadaan mahasiswa yang menggelar praktek kerja lapangan, serta penempatan dokter muda di kawasan yang dinilai membutuhkan.

Melalui berbagai upaya kongkret tersebut, pihaknya telah mengumpulkan data dan fakta di lapangan untuk dijadikan bahan evaluasi bersama, seperti tingkat kesadaran akan kesehatan atau perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta belum maksimalnya masyarakat menggunakan tenaga kesehatan seperti di Puskesmas maupun Posyandu.

“Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa kabupaten yang masih membutuhkan penanganan yang lebih kuat menurut potensinya,” paparnya.

Dengan upaya itu, lanjut Edy, beberapa fakta yang bisa dijadikan bahan evaluasi bersama yakni seperti tingkat kesadaran akan kesehatan atau perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), belum maksimalnya masyarakat menggunakan tenaga kesehatan seperti di Puskesmas maupun Posyandu.

Kepada Menko PMK, Edy juga melaporkan pencemaran sungai yang diduga bersumber dari penggunaan bahan kimia untuk penambangan yang rentan mengganggu kesehatan warga.

“Kami masih terus berusaha menyelesaikan masalah ini,” ujarnya. D|Red