Fraksi Demokrat DPRD Dairi Menolak Pengesahan Ranperda

Fraksi Demokrat DPRD Dairi Menolak Pengesahan Ranperda
Ketua DPC Partai Demokrat Dairi, Markus Purba bersama pengurus dan 5 anggota Fraksi Demokrat DPRD Dairi foto bersama, Kamis (5/8) di sekretariat DPC Demokrat Dairi. Foto:D|Ist

Sidikalang-Mediadelegasi: Fraksi Demokrat DPRD Dairi menolak pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dairi TA 2020, menjadi peraturan daerah (Perda) pada saat sidang paripurna dewan beberapa hari yang lalu.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Dairi, Mardaulat Girsang beserta anggota Bona Sitindaon, Rukiatno Nainggolan, Cipta Karo-karo, Wanseptember Situmorang didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Dairi, Markus Purba, Sekretaris, Harry Napitupulu serta pengurus lainnya, Kamis (5/8), di Sekretariat DPC Demokrat Dairi menilai pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Dairi Tahun Anggaran 2020 belum sesuai harapan rakyat. Pertumbuhan ekonomi minus 0,94 persen dampak sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp114 miliar lebih.

“Andaikan anggaran Silpa itu bisa terserap, pasti pertumbuhan ekonomi akan baik,” kata mereka.

Dari minusnya pertumbuhan perekonomian, anggota fraksi menuding bupati beserta pimpinan OPD, tidak mampu mengelola anggaran, untuk pembangunan dan pertumbuhan perekonomian.

“Bupati bersama pimpinan OPD belum mampu maksimal mengelola APBD. Dengan kondisi itu, kita pesimis membawa perubahan yang lebih baik. Sehingga slogan ‘Dairi Unggul’ itu, hanya retorika. Buktinya mengelola anggaran yang sudah diplot saja, harus Silpa dengan jumlah yang sangat besar,” kata mereka.

Anggota Fraksi Demokrat sudah melihat dan menyoroti dari awal pembahasan Ranperda Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD, kunjungan lapangan, rapat badan anggaran, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan data realisasi kegiatan.

“Fraksi menyoroti beberapa OPD seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta RSUD Sidikalang. Dimana banyak program yang dilaksanakan tidak sesuai harapan rakyat alias belum tepat sasaran,” kata mereka.

Pada hal, lanjutnya, banyak aspirasi masyarakat yang telah diusulkan melalui DPRD Dairi saat reses, tidak diakomodir pemerintah. Pada hal, aspirasi itu adalah yang paling dibutuhkan masyarakat.