Forum Disabilitas Desak Pemkab Toba Terbitkan Perbup

Forum Disabilitas Desak Pemkab Toba Terbitkan Perbub
Terlihat ketua forum peduli Disabilitas Kabupaten Toba, Jhonpiter Pakpahan (baju putih) menyampaikan keterangan setelah selesai rapat dengar pendapat dikantor DPRD Toba, Kamis 23 Juli 2020. Foto:D|toba|oktober n

Balige-Mediadelegasi: Forum peduli Disabilitas Kabupaten Toba nmendesak Pemerintah Kabupaten Toba menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penyandang disabilitas.

Hal tersebut terlihat setelah forum penyandang Disabilitas diterima DPRD Kabupaten Toba melalui Banperda dengan melaksanakan rapat dengar pendapat.

Dalam rapat dengar pendapat forum penyandang Disabilitas di hadapan Anggota DPRD (Banperda) menyampaikan Pemkab Toba telah menetapkan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 10 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas pada 28 November 2019 namun pelaksanaannya di lapangan harus membutuhkan Perbub.

Jhonpiter Pakpahan selaku Ketua Koordinator Forum Peduli Difabel Toba mengatakan banyak Kepala Desa yang tidak berani memberikan alokasi anggaran dana Desa di bidang Kesehatan terkhusus bagi penyandang Disabilitas.

“Berdasarkan pengalaman kami di lapangan banyak Kepala Desa yang tidak berani memberikan alokasi anggaran kepada penyandang Disabilitas yang miskin dan tidak mampu karena tidak ada Peraturan Bupati sebagai turunan dari Perda yang telah ditetapkan untuk itu kami berharap agar Pemkab Toba melalui Bupati untuk segera menerbitkan Perbub supaya dapat diimplementasikan di Desa-desa,” kata Jhonpiter.

Di tempat yang sama anggota DPRD Toba (Banperda/Badan Perumusan Peraturan Daerah) Patuan Pardede menyebut bantuan dana Desa terhadap penyandang Disabilitas sudah ada peraturannya, namun jika bantuan direalisasikan harus disesuaikan alokasinya agar dana Desa dapat terwujud.

Senada Pauzi Sirait selaku Ketua Banperda mengatakan posisi Perda masih dalam tahap eksaminasi dan Perbub masih dalam tahap penggodokan namun yang penting data populasi disabilitas. “Kami juga DPRD sebagai jembatan dalam pengurusan ini,” kata Pauzi.

Sementara mewakili Dinas Sosial Kabid,Tumpal Panjaitan mengatakan pihaknya sudah membuat Perbub namun pihaknya harus ekstra hati-hati sebab berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas.

Amatan Mediadelegasi rapat dengar pendapat berjalan lancar berlangsung di ruang rapat mini DPRD Kabupaten Toba, Kamis 23 Juli 2020. D|Tsa-36